Bank Indonesia Dorong Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) Menjadi Peserta Biro Informasi Kredit (BIK)

Sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Bapepam LK – Departemen Keuangan tentang Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap Lembaga Pembiayaan, Bank Indonesia melakukan sosialisasi keberadaan Biro Informasi Kredit (BIK) dan Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), pada Rabu, 1 April 2009, di Jakarta.

Dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta LKNB, khususnya Perusahaan Pembiayaan, dalam penyelenggaraan BIK guna mendorong terciptanya SID yang lebih komprehensif dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran penyediaan dana bagi LKNB. Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur oleh Biro Informasi Kredit di Bank Indonesia telah mencakup pelapor dari seluruh Bank Umum, yaitu 126 Bank, BPR yang bertotal asset = Rp10 Miliar dalam 6 bulan berturut-turut, sebanyak 575 BPR, dan Lembaga Keuangan Non Bank, sebanyak 6 perusahaan, dengan jumlah debitur sekitar 36,9 juta debitur per Februari 2009. LKNB yang telah menjadi pelapor SID yaitu GE Finance, AEON Credit Services, Buana Finance, IFS Capital Indonesia, Bhakti Finance dan Permodalan Nasional Madani. Sementara itu, 8 LKNB tengah mempersiapkan kepesertaan dalam SID dan 25 LKNB telah melakukan penjajakan untuk menjadi Pelapor SID.

Dari data tersebut, keikutsertaan LKNB masih sedikit jika dibandingkan dengan sekitar 140 LKNB yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Di sisi lain, kebutuhan mengenai informasi dan profil calon debitur bagi LKNB merupakan hal yang strategis untuk mendukung proses penyediaan dana dan untuk pengelolaan manajemen risiko.

Pembentukan BIK yang diresmikan bulan Juni 2006, merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk memperkuat infrastruktur sistem perbankan dan sistem keuangan di Indonesia sebagai pelaksanaan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) khususnya Pilar V, yaitu Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Tugas utama BIK adalah menghimpun dan menyimpan data perkreditan, mempertukarkan dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi debitur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Diharapkan dengan penyelenggaraan BIK, dapat mendorong market discipline sehingga akan tercipta sound and efficient credit culture, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Dyah N.K. Makhijani
Direktur

Sumber: https://www.bi.go.id/

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *