Melawan Resistansi Antimikroba Melalui Kajian Fasilitas Kesehatan dan Peternakan Unggas

Resistensi antimikroba (AMR) menimbulkan krisis global yang mengancam kemajuan dalam perawatan kesehatan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Cakupan Kesehatan Universal. Ini memengaruhi kemampuan kita untuk memberikan perawatan kesehatan yang efektif, memengaruhi produksi pangan, dan pada akhirnya memengaruhi harapan hidup.

Untuk mengatasi resistensi antimikroba, beberapa intervensi harus dilakukan. Ini termasuk ulasan tentang pengendalian pencegahan infeksi dan air, sanitasi, dan kebersihan (IPC-WASH) di sektor kesehatan manusia dan hewan, serta intervensi yang dirancang untuk mempromosikan penggunaan agen antibiotik secara optimal, atau biasa disebut sebagai pengelolaan antimikroba (AMS).

Di Indonesia, pengelolaan limbah medis yang tidak tepat dan penerapan langkah-langkah pengendalian pencegahan infeksi yang terbatas di fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan AMR. Kesenjangan ini membutuhkan penilaian IPC-WASH dan AMS.

AMR Multi-Partner Trust Fund (MPTF) di Indonesia, yang terdiri dari WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH), melakukan penilaian ini dari November 2022 hingga Januari 2023. Empat kabupaten percontohan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipilih untuk melaksanakan penilaian IPC-WASH dan AMS di 33 puskesmas, 18 rumah sakit, dan 160 peternakan unggas.

Penilaian mengungkapkan beberapa tantangan. Dukungan anggaran yang terbatas menghambat implementasi dan pemantauan PPI dan WASH di fasilitas kesehatan. Selain itu, terdapat kekurangan staf kesehatan dan kesulitan dalam menerapkan WASH di daerah pedesaan, khususnya layanan kebersihan. Dalam hal AMS, dukungan keuangan yang tidak memadai untuk pendidikan dan infrastruktur menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaannya. Penilaian juga menyoroti variasi kepatuhan terhadap pedoman PPI tertulis di peternakan unggas. Implementasi PPI di peternakan unggas, meliputi biosekuriti, pembersihan dan desinfeksi, serta pengelolaan limbah mencapai 77% di Karanganyar, 72% di Boyolali, 68% di Blitar, dan 54% di Malang.

Penilaian ini meningkatkan kesadaran di kalangan petugas kesehatan, dokter hewan dari Dinas Peternakan, dan peternak unggas. Kajian tersebut berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan, memungkinkan peserta untuk merencanakan lebih efektif.

“Sekarang kami memiliki informasi tentang tantangan di fasilitas kesehatan kami, kami dapat merencanakan perbaikan. Kami berencana untuk mensosialisasikan hasil penilaian kepada semua staf terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten, rumah sakit, dan Puskesmas, dan memberikan bantuan teknis rutin ke Puskesmas, ”kata Muhdianto, Kepala Bidang Layanan Medis, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Selain menginformasikan rencana masa depan, kedua penilaian tersebut menekankan pentingnya implementasi IPC-WASH yang kuat, karena mendorong praktik AMS yang efektif di fasilitas kesehatan dan peternakan unggas. Hal ini berkontribusi untuk mencegah perkembangan dan penyebaran AMR di sektor pangan, yang menjadi perhatian penting bagi Indonesia.

Wawancara dalam kajian IPC-WASH dan AMS di Puskesmas di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kredit: IQVIA Indonesia

Baru-baru ini, tim MPTF AMR Indonesia mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, di mana hasil studi dibagikan, dan tim mengadvokasi penguatan tindakan PPI dan WASH di daerah percontohan. Tindakan yang diusulkan mencakup diseminasi IPC-WASH dan AMS yang lebih luas dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan pejabat di tingkat provinsi dan kabupaten. Ke depan, tim ini bertujuan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di kabupaten percontohan untuk memperkuat komitmen dan mengembangkan perencanaan bersama untuk perbaikan lebih lanjut. Pengalaman yang diperoleh dari kabupaten ini akan menjadi referensi berharga bagi kabupaten lain untuk mengadopsi strategi PPI dan AMS dalam upaya memerangi resistensi antimikroba secara efektif.

Kegiatan ini didukung oleh Multi-Partner Trust Fund dan Kerajaan Arab Saudi.

Ditulis oleh Nora Arista, National Professional Officer for Antimicrobial Resistance, WHO Indonesia.

Sumber: https://www.who.int/

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *